Warga Tanjung Rejo Minta Sungai Batuan Dikerok

Warga Tanjung Rejo Minta Sungai Batuan Dikerok

Topmetro.news – Kecamatan Medan Sunggal, khususnya Kelurahan Tanjung Rejo, acap kali menjadi kawasan langganan banjir saat hujan turun. Hal itu lantaran, Sungai Batuan yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo tidak pernah dilakukan pengerokan selama bertahun-tahun. Sehingga, air selalu meluap saat hujan karena sungai tidak mampu menampung debit air.

Demikian dikatakan Camat Medan Sunggal, Indra Mulia Nasution, saat mengikuti Reses I Masa Sidang I Tahun Kedua TA 2020 yang digelar anggota DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, di Jalan Perjuangan No. 20, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (22/12/2020).

“Kondisi itu mengakibatkan, luapan air sungai kerap menggenangi rumah warga. Dan ini masih menjadi momok bagi warga Tanjung Rejo,” imbuhnya.

Diakui Indra, Sungai Batuan saat ini telah mengalami pendangkalan. Sejatinya, kedalaman sungai tersebut sangat dalam dan mampu menampung hujan. “Akibat pendangkalan itu, terkadang luapan air mencapai 3-4 meter. Dan itu masuk hingga ke komplek-komplek yang ada di Tanjung Rejo ini,” jelasnya.

Begitu juga kondisi drainase di Jalan Setia Budi, tidak pernak dikorek. Sehingga tidak bisa menampung debit air saat hujan turun. Hal itu juga mengakibatkan Jalan Setia Budi selalu tergenang saat hujan mengguyur Kota Medan.

Suara Masyarakat

“Memang, untuk urusan sungai dan drainase ini kewenangan Provinsi, tapi tidak ada salahnya kami suarakan ke wakil kami di legislatif untuk bisa berkoordinasi dengan rekannya di Provinsi, sehingga normalisasi sungai dan drainase bisa dilakukan. Khususnya Sungai Batuan, dangkalnya sudah luar biasa. Kalau tidak dikeruk, sama saja kondisinya akan tetap begitu-begitu saja,” bilang Indra.

Kepling VIII Kelurahan Tanjung Rejo, Gustinus Lase, meminta hasil Musrenbang dapat diperhatikan, sehingga segala keinginan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang lingkungan, kelurahan hingga kecamatan bisa terjawab.

“Persoalan banjir ini sudah kami sampaikan melalui Musrenbang, tolong itu diperhatikan. Selain itu, perlu sinkronisasi persoalan sungai, banjir dan drainase. Kalau ini disinkronkan, semua akan selesai dan Medan tidak akan banjir lagi,” tambah Lase seraya berharap jalan di wilayahnya diaspal dan drainase ditata.

Sementara, Julia Br Siregar, meminta agar penyaluran Bansos dilakukan secara merata kepada masyarakat. “Kami sudah kumpulkan KK dan KTP, tapi tidak dapat bantuan. Sepertinya yang membagi pilih-pilih orang. Kalau bisa, semua dapat dan tidak pilih-pilih,” pintanya.

Menjawab berbagai keluhan yang disampaikan warga, Mulia Syahputra Nasution, mengaku persoalan Sungai Batuan sudah dikoordinasikan dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara untuk dilakukan normalisasi. “Kedepan, dengan Walikota Medan yang baru, koordinasi ini semakin diperkuat, sehingga persoalan ini bisa segera diatasi,” ujarnya.

Hasil evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap kinerja Dinas PU, sebut Mulia, ditemukan ada salah perencanaan dan salah pembangunan fisiknya, sehingga banyak drainase tidak mampu menampung debit air.

Harapan

“Makanya, kita berharap Walikota Medan nanti bisa menyelesaikan ini. Memang masa jabatan itu hanya 3 tahun 6 bulan dan diyakini tidak akan bisa menyelesaikan semua persoalan banjir ini. Paling tidak sekitar 40 persen akan terselesaikan,” bilang anggota Komisi I itu.

Terkait persoalan belajar secara tatap muka, Mulia menyebutkan, Dinas Pendidikan Kota Medan terlalu lambat dan tidak punya inovasi. “Jauh-jauh hari tetapnya sekitar bulan Juni dan Juli, DPRD sudah meminta Disdik punya konsep belajar secara tatap muka. Tapi sampai hari ini konsep itu tidak ada. Kalau begini, saya melihat proses belajar secara tatap muka tidak akan dilakukan,” paparnya.

Namun begitu, sebut Mulia, semua keluhan dan aspirasi yang terungkap menjadi masukan bagi dewan untuk disampaikan nantinya dalam sidang paripurna DPRD guna ditindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Paling tidak, persoalan-persoalan mendasar seperti banjir, Bansos, BPJS bisa diselesaikan dan ini menjadi catatan bagi SKPD di Pemko Medan untuk secara maksimal membantu masyarakat,” tukasnya.

Sedangkan perwakilan Disdik, Sadariah SH MM, menyampaikan untuk Kota Medan belum bisa dilakukan proses belajar secara tatap muka, karena Medan masih zona merah Covid-19.

“Memang Mendikbud mempersilahkan proses belajar secara tatap muka aal Januari 2021 nanti, tapi itu dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sendiri membuat keputusannya, kalau sudah aman baru tatap muka. Saat ini belum ada keputusan Gubsu ataupun Walikota untuk itu dan kita masih menunggu keputusan itu. Jadi, sekarang masih daring,” sebut Sadariah.

 

REPORTER: THAMRIN SAMOSIR

Related posts

Leave a Comment